Konsultan Hukum Bisnis
Dukungan hukum yang cermat dan terpercaya untuk kelancaran transaksi, kontrak, dan negosiasi bisnis Anda.
Mata Hati Law Firm menyediakan layanan Konsultan Hukum Bisnis untuk pelaku usaha yang membutuhkan perlindungan hukum dalam setiap aspek kegiatan komersial.
Baik Anda menjalankan bisnis UMKM, startup, atau perusahaan besar, kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian, dokumen, hingga keputusan bisnis Anda disusun secara legal, adil, dan minim risiko.
Dengan tim pengacara berpengalaman, kami membantu Anda memahami setiap klausul penting dan menghindari jebakan kontraktual yang bisa merugikan bisnis Anda di kemudian hari.
Layanan Konsultan Hukum Bisnis yang Kami Tawarkan
Penyusunan dan Review Perjanjian Bisnis
Menyusun dan mengevaluasi kontrak kerja sama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan MOU
Meninjau perjanjian yang diajukan oleh pihak ketiga sebelum ditandatangani
Menyediakan revisi legal untuk kontrak agar sesuai dengan kepentingan dan perlindungan hukum klien
Negosiasi Bisnis dan Legal Opinion
Memberikan pendampingan dalam proses negosiasi bisnis penting dengan pihak swasta maupun pemerintah
Memberikan legal advice dan legal opinion tertulis yang dapat dijadikan dasar keputusan perusahaan
Mendampingi klien dalam forum mediasi atau penyelesaian sengketa bisnis secara damai (amicable settlement)
Aspek Kepegawaian dan Peraturan Internal
Menyusun standar perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan
Review dokumen internal seperti Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan Direksi, atau perjanjian karyawan
Pendampingan hukum dalam penyusunan dan revisi kebijakan personalia agar sesuai hukum
Good Corporate Governance (GCG)
Memberikan panduan hukum dalam penerapan prinsip GCG yang sehat dan beretika
Menyesuaikan dokumen dan praktik hukum bisnis dengan standar tata kelola perusahaan yang baik
Mitigasi risiko hukum melalui audit dan saran strategis terhadap struktur bisnis Anda
Kenapa Pilih Jasa Hukum Matahati?
Keunggulan layanan hukum kami yang terpercaya dan berpengalaman.
Konsultasi
Gratis
Pelayanan Cepat dan Komunikatif
Pengacara
Profesional
Jasa konsultasi gratis dan biaya jasa hukum yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Penanganan kasus yang efektif dan komunikatif. Kami memberikan respons cepat dan update rutin setiap kasus hukum klien kami.
Tim pengacara berpengalaman dengan keahlian di berbagai bidang hukum, siap memberikan solusi terbaik untuk kasus Anda.
Jejak Rekam
Terbukti
Dengan pengalaman menangani lebih dari 5023 kasus dan tingkat keberhasilan 91%, kami telah membuktikan solusi hukum yang efektif bagi klien.
Layanan Terkait yang Mungkin Relevan Untuk Anda
Konsultan Hukum Perusahaan
Pendampingan hukum untuk aktivitas bisnis dan korporasi, termasuk sengketa internal, merger & akuisisi, legal compliance, hingga pendirian dan penutupan perusahaan.
Hukum Pajak
Audit dan perencanaan pajak, pengajuan restitusi, keberatan pajak, dan pendampingan di pengadilan pajak.
Hukum Pidana
Pendampingan hukum dalam kasus pidana individu maupun korporasi dari tahap penyelidikan hingga kasasi.
Penetapan Pengadilan
(Gugatan Voluntair)
Proses hukum non-sengketa seperti penetapan waris, isbat nikah, perubahan nama, adopsi anak, dan lainnya.
Audit Forensik
Layanan audit hukum untuk mendeteksi fraud atau kecurangan dalam aktivitas keuangan dan operasional perusahaan.
Hukum Kepabeanan
Bimbingan hukum soal klasifikasi barang, nilai pabean, sanksi administrasi, audit, dan banding kepabeanan.
Hukum Tata Usaha Negara
Sengketa administratif negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan pemerintah.
Gugatan Pengadilan
Gugatan hukum termasuk cerai, waris, wanprestasi, harta gono-gini, dan perbuatan melawan hukum.
Hukum Ketenagakerjaan
Penanganan sengketa PHK, perjanjian kerja, evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, dan mediasi hubungan industrial.
Hukum Asuransi & Waris
Bantuan hukum dalam mengurus klaim asuransi dan kepengurusan hak waris sesuai hukum yang berlaku.
Hukum Konstitusi
Pendampingan hukum untuk judicial review, sengketa pemilu, dan perkara di Mahkamah Konstitusi.